DPR Desak Penindakan Hukum terhadap Pemagaran Laut Ilegal

saplawfi | 16 January 2025, 09:21 am | 24 views

Pemagaran laut yang terjadi di wilayah laut kabupaten Tangerang banyak menuai kritik. salah satunya, anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo. Ia meminta agar para pelaku pemagaran laut ilegal, ditindak tegas secara hukum, karena laut merupakan kekayaan negara yang patut dilindungi, yang bahkan telah diatur dalam hukum internasional. Ia juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar segera mencabut pagar laut tersebut. Seluruh lembaga yang terkait (seperti Kementrian Kelautan dan Perikanan), diharapkan segera menjalankan instruksi Presiden Prabowo tersebut.

Di samping itu, Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Zenzi Suhadi, juga turut menanggapi pemagaran laut ilegal tersebut. Ia meyakini bahwa pemagaran laut ini merupakan bagian dari rencan proyek reklamasi. kalaupun pemerintah mengklaim tidak mengetahui proyek ini, justru patut dicurigai menjadi bagian dari proyek.

sebelumnya, Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, mengklaim bahwa ia belum mengetahui siapa pemiliki pagar laut tersebut. Hal itu tentunya perlu dilakukan penelusuran dan diteliti lebih dalam lagi. Untuk menindaklanjutinya, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar tersebut, akan tetapi menyegelnya terlebih dulu. Ketika dipastikan memang terdapat pelanggaran, baru dikenakan sanksi kepada pelakunya. 

Pemagaran laut ini tidak hanya terjadi di kabupaten Tangerang, tetapi juga terjadi di kabupaten Bekasi. KKP mengkonfimrasi bahwa bangunan yang diduga sebagai pagar laut di Bekasi itu merupakan kegiatan reklamasi. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono, mengatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti dengan melakukan penyegelan di wilayah tersebut, sebagai wujud komitmen KKP dalam menanggapi keresahan masyarakat. 

Kasus pemagaran laut ilegal ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian laut sebagai sumber kehidupan dan kekayaan negara. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk menindak tegas pelanggaran hukum sekaligus mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Laut adalah milik bersama, dan perlindungannya adalah tanggung jawab kita semua.

sumber berita:

https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-minta-pemagar-laut-ilegal-ditindak-tegas-lt6788a0597d77f/?page=all 

sumber foto:

https://www.google.com/imgres?q=pemagaran%20laut%20bekasi&imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.antaranews.com%2Fcache%2F1200x800%2F2025%2F01%2F15%2F719C0EE1-27F8-45BA-96F8-9AAC72F24A47.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmegapolitan.antaranews.com%2Fberita%2F338142%2Fpemagaran-laut-bekasi-masuk-kategori-reklamasi&docid=HjI-VaPY64FpPM&tbnid=qOWsCy-pW8BxhM&vet=12ahUKEwiOt4qq9PmKAxW5V2wGHQIDO-sQM3oECGoQAA..i&w=1200&h=800&hcb=2&ved=2ahUKEwiOt4qq9PmKAxW5V2wGHQIDO-sQM3oECGoQAA 

Berita Terkait